Kenaikan Pajak BBM di Jakarta Sebesar 10 Persen
2 mins read

Kenaikan Pajak BBM di Jakarta Sebesar 10 Persen

Kenaikan Pajak BBM di Jakarta Sebesar 10 Persen Bisa Picu Masalah Sosial: Pengamat

Kenaikan Pajak BBM di Jakarta Sebesar 10 Persen Bisa Picu Masalah Sosial: Pengamat


Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu menilai kenaikan pajak bahan bakar kendaraan di Jakarta sebesar 10 persen akan memicu permasalahan sosial jika tidak tersedia alternatif yang terjangkau.


Yannes mengatakan salah satu dampak langsung dari kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah meningkatnya biaya pengoperasian kendaraan konvensional atau ICE yang akan berdampak pada seluruh pengguna kendaraan bermotor, mulai dari pemilik kendaraan pribadi, pengguna angkutan umum, hingga pelaku usaha jasa logistik.


“Hal ini dapat berdampak pada harga jasa angkutan umum dan biaya pengiriman barang. Kemudian, dapat berkontribusi terhadap inflasi secara umum, mengingat bahan bakar merupakan komponen penting dalam berbagai kegiatan perekonomian di Indonesia saat ini,” ujarnya.


Pemprov DKI resmi menaikkan tarif pajak kendaraan sebesar dua kali lipat menjadi 10 persen. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditandatangani Pj Gubernur Heru Budi Hartono pada 5 Januari lalu.


Secara keseluruhan, kata Yannes, kenaikan tarif pajak bahan bakar kemungkinan besar akan berdampak pada keputusan pembelian kendaraan. Terutama dalam mengubah preferensi konsumen terhadap jenis kendaraan yang lebih hemat energi seperti mobil listrik dan sepeda motor.


Yannes mengatakan, menaikkan pajak bahan bakar bisa menjadi kebijakan yang tepat jika tujuannya adalah untuk mendorong kelestarian lingkungan dan penggunaan energi ramah lingkungan. Namun, efektivitasnya bergantung pada ketersediaan alternatif yang terjangkau, seperti kendaraan listrik dan transportasi umum yang efisien. Tanpa alternatif-alternatif tersebut, kebijakan kenaikan tarif pajak bahan bakar akan menjadi masalah sosial.


“Kenaikan pajak bahan bakar untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik harus dibarengi dengan upaya untuk meningkatkan ketersediaan alternatif yang terjangkau.”


Dia menegaskan, Pemprov DKI harus memastikan kebijakan tersebut tidak membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, kebijakan tersebut juga harus menjadi bagian dari strategi lingkungan hidup yang lebih luas, dengan dukungan sosial dan ekonomi yang sesuai bagi mereka yang terkena dampak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *